Kepemilikan Rumah Terkendala Ijin & Pembiayaan
 |
| Ketua Real Estate Indonesia (REI Jawa Tengah M.R. Prayitno (tengah) didampingi Anthony Hendra Ketua REI Solo Raya |
SEPUTARJATENG, SOLO – Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, M R Prayitno menilai penjualan rumah bersubsidi pada tahun 2015 paling terperosok bahkan kondisi tahun 2016 masih sama. Pihaknya tidak mampu mencapai target 10 ribu rumah, hanya mencapai 8 ribu unit.
Kondisi itu tidak terlepas dari permasalahan khusus terutama terkait soal pembiayaan. Diakuinya, soal pembiayaan belum bisa lancar. Dari sisi pembiayaan, tahun 2016 ini tidak begitu lancar. Sebab FLPP menipis walau diganti sistem Subsidi Selisih Bunga (SSB). Selain itu, dari perijinan juga timbul persoalan. Sebab, dari pemerintah pusat sudah mendapat penyederhanaan pengurusan perijinan. Tapi ternyata perijinan dari daerah belum lancar.
“Harapan kami, tahun depan kami bisa koordinasi dengan Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat dan lainnya. Bahwa program FLPP dan SSB untuk MBR tetap dilaksanakan. Dengan target tetap satu juta rumah. Harapan kami, bila kondisi ekonomi dan politik stabil, target bisa tercapai,” paparnya.
Bicara soal lahan yang akan digunakan untuk membangun perumahan bersubsidi, pihaknya menilai tidak ada masalah. Di Solo sendiri, sudah siap 3000 unit rumah tersedia. Bahkan sekitar 1900 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Solo sendiri belum punya rumah.
Kondisi itu tidak terlepas dari permasalahan khusus terutama terkait soal pembiayaan. Diakuinya, soal pembiayaan belum bisa lancar. Dari sisi pembiayaan, tahun 2016 ini tidak begitu lancar. Sebab FLPP menipis walau diganti sistem Subsidi Selisih Bunga (SSB). Selain itu, dari perijinan juga timbul persoalan. Sebab, dari pemerintah pusat sudah mendapat penyederhanaan pengurusan perijinan. Tapi ternyata perijinan dari daerah belum lancar.
“Harapan kami, tahun depan kami bisa koordinasi dengan Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat dan lainnya. Bahwa program FLPP dan SSB untuk MBR tetap dilaksanakan. Dengan target tetap satu juta rumah. Harapan kami, bila kondisi ekonomi dan politik stabil, target bisa tercapai,” paparnya.
Bicara soal lahan yang akan digunakan untuk membangun perumahan bersubsidi, pihaknya menilai tidak ada masalah. Di Solo sendiri, sudah siap 3000 unit rumah tersedia. Bahkan sekitar 1900 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Solo sendiri belum punya rumah.
Ia menambahkan, “Secara total, jumlah PNS di Solo Raya mencapai sekitar 10 ribu lebih. Harapannya, dari sekian jumlah tersebut, ada yang bisa terserap. Diperlukan sinergisme antara Kemen PUPR, PPDPP, Bapertarum dan Perbankan dalam memberikan kredit untuk PNS,” ujarnya.
Selain target market dari kalangan PNS, kredit perumahan bersubsidi juga menyasar kepolisian. Ke depan akan dikembangkan untuk merangkul pasar lebih luas, dari kalangan TNI baik AD, AL, maupun AU. Harapannya, target pemerintah untuk mewujudkan perumahan murah bagi rakyat Indonesia bisa tercapai. (rum)
Tidak ada komentar