Bambang Riyanto : Tax Amnesty Harus Dievaluasi

Seputarjateng.Com, Sukoharjo - Sejumlah pihak menilai pelaksanaan Tax Amnesty tidak sesuai dengan tujuan utama, bahkan menjadi salah sasaran. Hal tersebut harus segera dievaluasi agar tidak menjadi boomerang bagi rakyat. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Bambang Riyanto, anggota Komisi II

DPRRI, dalam acara sarasehan bersama kader Partai Gerindra Sukoharjo.

“Kalau saya termasuk taat pajak, sejak menjabat Bupati tertib melaporkan harta kekayaan kami. Termasuk dalam program Tax Amnesty kita juga laporkan harta yang belum tercover dalam LHKPN. Namun kami melihatnya ada yang tidak sesuai dengan tujuan awal, Tax Amnesty ini salah sasaran, pada tahap I ini harus dievaluasi,” kata Bambang Riyanto. Minggu (24/10/2016) malam.

Bambang menjelaskan pada kader Gerindra, sejatinya tujuan awal Tax Amnesty ini untuk mendata kekayaan pengusaha yang ada di luar negeri, untuk dilaporkan. Juga bagi pengusaha besar yang ada di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya menyasar ke seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Apalagi diketahui target dalam Tax Amnesty tidak tercapai. Hal ini yang membuat sejumlah pihak was-was, pemerintah terkesan membabi buta untuk mendapatkan pendapatan dari pajak.

“Yang menggelitik lagi adalah sebutan nilai tebusan, artinya seperti ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat kemudian ditebus. Nanti kami akan usulkan hal ini untuk dibahas dalam sidang di DPRRI. Harus ada evaluasi, apalah kebijakan ini tepat tidak untuk masyarakat,” imbuh Bambang.

Pihaknya menjelaskan, setiap melakukan kunjungan di Dapil V Jateng dan bertemu masyarakat, selalu ada pertanyaan masyarakat soal Tax Amnesty tersebut. Termasuk ada warga yang menanyakan saat warga membeli mobil kredit apakah termasuk harta yang dilaporkan, padahal masih kredit dansaat membeli sudah kena pajak. Ditambah lagi ada informasi mengenai denda yang nilainya sangat besar bila tidak dilaporkan.

“Partai Gerindra komitmen sebagai partai oposisi dan kami siap mengawal dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah, apakah kebijakan tersebut pro rakyat atau malah membebani masyarakat,” tandas Bambang Riyanto. - jia