BPJS Kesehatan Upayakan Program JKN-KIS Kian Berkualitas

SEPUTARJATENG, PALEMBANG - Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan memasuki tahun ke-4. Ada begitu banyak harapan, pujian, dan juga kritikan yang mengiringi perjalanan program yang memiliki tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut.

Sebagai badan hukum publik yang mendapatkan amanat melaksanakan program JKN-KIS, kinerja BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2016 juga dinilai semakin positif. Ini tentunya menjadi modal yang sangat penting dalam menuju cakupan semesta (universal health coverage/UHC) jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan program JKN-KIS telah dilewati dengan pencapaian kinerja yang terus membaik. Di usianya yang masih sangat muda, program ini telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari setengah penduduk Indonesia, dari yang di kota hingga yang ada di pelosok negeri. Program ini juga telah membuat Indonesia menjadi fokus perhatian dunia.

Karena dari sisi besaran potensi warga yang dilindungi oleh program JKN-KIS merupakan salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Visi BPJS Kesehatan 2021 yaitu “Terwujudnya JKN-KIS Semesta yang Berkualitas dan Berkesinambungan bagi Seluruh Penduduk Indonesia”.

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi ini, kami juga telah menetapkan lima Misi BPJS Kesehatan 2016-2021, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan, (2) Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Penduduk Indonesia, (3) Menjaga kesinambungan Program JKN-KIS, (4) Memperkuat kebijakan dan implementasi Program JKN-KIS, serta (5) Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi.

Visi dan Misi 2016-2021 ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS melalui suatu kerangka program yang sustain dan berkualitas, guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Terdapat 3 fokus utama yang menjadi landasan dalam menyusun arah dan kebijakan yang akan dijalankan BPJS Kesehatan di tahun 2017. Adapun fokus pertama adalah Keberlangsungan finansial, bagaimana menjamin keberlangsungan program JKN menuju cakupan semesta.

Caranya adalah dengan Peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection, peningkatan kolektibilitas iuran peserta dan seluruh segmen, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, penerpan law enforcement bagi fasilitas kesehatan, peserta JKN-KIs dan Badan Usaha yang melanggar, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk Fokus kedua yaitu Kepuasan Peserta dilakukan dengan perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, dan perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (tingkat pertama dan lanjutan) khususnya optimalisasi peran FKTP sebagai link pelayanan tingkat pertama, serta kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi peserta.

Sedangkan fokus ketiga yaitu Menuju Cakupan Semesta, dilakukan dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakan partisipasi dan peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan, serta peran aktif Kader JKN-KIS melalui organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang memiliki struktur nasional daerah berbasis masyarakat dengan pola kerjasama dan pertanggungjawaban yang jelas.

“Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan adalah reaktualisasi dari nilai asli bangsa ini, yaitu gotong royong. Dukungan masyarakat serta stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk tercapainya jaminan kesehatan yang menjangkau seluruh Indonesia, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam kegiatan Pembukaan Rapat Kerja Nasional BPJS Kesehatan tahun 2017 di Palembang (23/01).

Rencana Strategis BPJS Kesehatan Tahun 2016-2021 juga telah disusun sebagai acuan utama bagi BPJS Kesehatan - terutama dalam level strategis, makro, dan nasional - agar dapat menyelaraskan program JKN-KIS dengan Agenda Pembangunan Kesehatan Nasional Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Diharapkan ditahun 2017, Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, dapat terus mengoptimalkan pengelolaan dan menjaga sustainabilitas Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis.

“Tidak mudah memang untuk menjalankan amanah mulia ini. Namun kami yakin, dengan dukungan dari para stakeholder serta dengan kerja keras dari seluruh Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, pencapaian target kelembagaan ini akan dapat berhasil diraih dengan gemilang, meskipun di tengah tantangan dan permasalahan yang tidak pula ringan. Kehadiran Ketua Komisi IX DPR RI dan Ketua DJSN dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional kali ini juga merupakan dukungan moril bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan Program JKN-KIS yang berkualitas, ” harap Fachmi Idris.

Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dede Yusuf mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja BPJS Kesehatan. Dalam sambutan, Dede Yusuf mengungkapkan, pada saat ini negara kita sedang kekurangan dana untuk membiayai program-program pemerintah, namun Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan sanggup bertahan dengan jumlah peserta yg saat ini telah hampir menyentuh angka 180 juta peserta.

“Capaian kepesertaan merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan adalah program terbaik yang saat ini dimiliki oleh negara Indonesia Komisi IX akan mendukung & mem-protect BPJS Kesehatan untuk dapat melaksanakan amanat undang-undang ini,” ujar Dede.

Hingga 13 Januari 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 172.620.269 juta jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 26.337 Fasilitas Kesehatan baik itu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan Fasilitas Kesehatan Rujuksn Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit, Apotek, Lab dll) yang tersebar diseluruh Indonesia. (ian)